Brebesnews24.com
Bumiayu, Selatan BREBES | – Komisi 4 DPRD Brebes mendadak menyorot tajam rendahnya tingkat rujukan pasien dari Puskesmas wilayah selatan ke RSUD Bumiayu.
Pasalnya, banyak pasien justru dirujuk ke rumah sakit swasta. Padahal, RSUD Bumiayu merupakan fasilitas milik pemerintah yang didanai dari APBD.
Hal itu mencuat saat Komisi 4 DPRD Brebes melakukan kunjungan kerja ke RSUD Bumiayu sekaligus menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sembilan kepala Puskesmas se-wilayah selatan, Selasa (7/10/2025).
Rapat juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, MKes, dan Direktur RSUD Bumiayu, dr Dedy Iskandar Zulkarnaen MM dan beberapa anggota Komisi 4 DPRD Brebes.
Ketua Komisi 4 DPRD Brebes, Ferri Anggrianto, dengan nada tegas meminta seluruh Puskesmas untuk lebih mengutamakan rujukan pasien ke rumah sakit milik pemerintah, bukan ke swasta.
“Semua dibiayai oleh APBD, jadi logikanya ya harus saling sinergi. Kalau rujukan malah lari ke swasta, PAD kita bagaimana bisa naik?” tegas Ferri.
Menurut Ferri, rendahnya rujukan ke RSUD Bumiayu berdampak pada lambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor layanan kesehatan.
Ia menilai sinergi antara Puskesmas dan RSUD menjadi kunci utama untuk memperkuat sistem pelayanan publik di Brebes selatan.
Sementara itu, Direktur RSUD Bumiayu Dedy Iskandar Zulkarnaen mengakui bahwa tingkat rujukan pasien ke RSUD Bumiayu masih tergolong rendah, bahkan menempati posisi ketiga terbawah dibanding rumah sakit lainnya.
“Kami terus berbenah, baik dari sisi pelayanan, fasilitas, maupun SDM. Harapan kami, ke depan masyarakat lebih percaya dan nyaman berobat ke RSUD,” ujar Dedy.
Kadinkes Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, menyambut baik dorongan DPRD tersebut. Ia menilai langkah itu penting untuk memperkuat sistem layanan rujukan yang lebih efisien dan berpihak pada pelayanan publik.
Kunjungan dan rapat koordinasi itu diharapkan menjadi momentum pembenahan serius sistem rujukan dan peningkatan kualitas layanan RSUD Bumiayu.
DPRD Brebes menegaskan, pelayanan publik harus berjalan seimbang dengan upaya memperkuat kemandirian daerah dari sektor kesehatan.(BN24)
Post Views: 4.578